Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan publik, Biro Perencanaan (rorena) Polda Jawa Barat gelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertempat di Aula Dit Lantas Polda Jawa Barat. Rabu, 22 April 2026.

POLDA JABAR, POLRI163 Dilihat

 

 

Bhayangkaraglobalnews-com Hadir secara langsung membuka acara Karorena Polda Jabar Kombes Pol. Handoyo, S.Ik.,M.Si dengan didampingi Plt Biro Rena Polda Jabar Kompol Hima, juga duduk bersama selaku narasumber Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jabar Budhi Masthuri, S.H.,Msc.

 

Pantauan dilokasi hadir sebagai audiens para Satuan Kerja (Satker) Polda Jabar diantaranya: Ditlantas, Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, SPKT, Ditintelkam, Ditressiber, Akademisi, Ormas dan Media.

 

Dalam sambutannya, KBP Handoyo menyampaikan, forum digelar tentunya merupakan perintah dan amanah dari undang undang tentang pelayanan publik, terkhusus Polri tentu masih harus terus dibenahi

 

“Adapun tujuan forum ini untuk sama sama membuat dan meningkatkan standar pelayanan publik yang terbaik, yang tentunya perlu adanya pengembangan dan perbaikan,” ucapnya.

 

Menurutnya, menentukan standar pelayanan yang bagus harus seperti apa, yang dapat disesuaikan dengan kultur atau peranan di masing masing wilayah.

 

“Dalam hal ini terkhusus di Polda Jabar, kami harus memberikan pelayanan yang terbaik, agar warga masyarakat betul betul mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi atau lain hal sebagainya,” jelas Karorena.

 

Sementara Budhi Masthuri selaku narasumber memaparkan bahwa, fungsi pelayanan publik sangatlah vital, karena merupakan strategi keamanan negara non militer, pelayanan publik dapat dikatakan juga sebagai pedoman penyelengara pelayanan, sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan, sebagai janji dan kewajiban penyelenggara juga sebagai instrumen untuk pelayanan berkualitas (cepat, mudah, terjangkau dan terukur)

 

“Fungsi lainnya bisa dikatakan sebagai instrument untuk mempertemukan ekspetasi pengguna dengan kapasitas penyelenggara, juga sebagai instrument untuk mencegah maladministrasi, sehingga harus memperhatikan 14 komponen standar pelayanan sebagai acuan pedomannya,” tandasnya.

 

Giat pun dilanjutkan dengan pemaparan bentuk pelayanan yang ada di seluruh satuan kerja Polda Jawa Barat, dengan berbagai hal baik keunggulan maupun kekurangan, hal tersebut tentu menjadi bahan evaluasi peningkatan mutu pelayanan untuk kedepannya.

 

Adapun beberapa masukan dari unsur masyarakat, yang terdiri dari Akademisi, Ormas dan Media, menyimpulkan bahwa, bentuk pelayanan publik memang sudah selayaknya perlu adanya peningkatan agar masyarakat lebih mudah mengakses dan mendapatkan informasi cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Vonny media investigasi Bhayangkara Global News com 🇮🇩🇮🇩🇮🇩💪💪🤝