Bhayangkaraglobalnews.com – JAKARTA | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memutasi 264 perwira tinggi dan perwira menengah pada November 2026. Pergantian mencakup jabatan di tingkat Markas Besar Polri maupun kewilayahan, termasuk Kepala Pusat Sejarah dan Kepala Pelayanan Markas Polri.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari pembinaan karier, penyegaran kepemimpinan, serta upaya menjaga kesinambungan organisasi.
“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/11/2026), sebagaimana diberitakan Tribratanews Polri.
Dari keseluruhan personel yang dimutasi, sebanyak 224 orang masuk dalam kategori promosi dan pergeseran jabatan setingkat atau flat. Penempatan tersebut mencakup berbagai jenjang jabatan di lingkungan Polri.
Pada tingkat Mabes Polri, jabatan Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah) dipercayakan kepada Kombes Pol. Gatot Sujono, S.I.K. Sementara itu, Kombes Pol. Teguh Wibowo, S.I.K., M.H., mengemban jabatan Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri.
Mutasi juga mencakup promosi jabatan pada jenjang inspektur jenderal, brigadir jenderal, dan komisaris besar, termasuk penyesuaian jenjang jabatan. Pergantian turut menjangkau posisi kepala kepolisian resor kota besar, kepala kepolisian resor metropolitan, serta kepala kepolisian resor kota.
Dalam kebijakan tersebut, dua personel polisi wanita (Polwan) mendapat promosi jabatan, masing-masing satu pada jenjang brigadir jenderal dan satu pada jenjang komisaris besar.
Johnny menyampaikan apresiasi kepada para pejabat sebelumnya atas pengabdian dan kontribusi selama menjalankan tugas. Pengalaman mereka diharapkan terus mendukung penguatan organisasi Polri.
Kepada pejabat yang menerima penugasan baru, ia meminta agar segera beradaptasi, memahami karakteristik lingkungan tugas, serta melanjutkan program dan kebijakan yang telah berjalan dengan baik.
Johnny juga menekankan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas. Kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat diharapkan menjadi perhatian di setiap wilayah maupun satuan kerja.
Menurutnya, pelaksanaan tugas yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.
