Bhayangkaraglobalnews.com – OPINI | Budaya kerja Polri dibentuk oleh keputusan sehari-hari. Cara pimpinan membagi tugas, menanggapi pengaduan, dan menangani pelanggaran memberi anggota gambaran tentang standar perilaku yang berlaku. Dalam opini yang dimuat Tribratanews Polri pada 9 November 2026, Rudi Hartono menempatkan keteladanan pimpinan dan integritas personel sebagai dasar pembenahan dari dalam.
Keteladanan terlihat dalam keputusan sehari-hari
Pembaruan struktur, aplikasi, dan program kerja perlu diikuti kebiasaan yang mendukung pelayanan. Pesan Kapolri tentang peran kehumasan setiap anggota, sebagaimana disinggung Rudi, menunjukkan kaitan antara perilaku personel dan penilaian masyarakat terhadap institusi. Cara seorang anggota mendengar keluhan atau menjelaskan prosedur ikut menentukan bagaimana masyarakat menilai pelayanan Polri.
Di lingkungan internal, integritas pimpinan terlihat saat tugas dibagi, kinerja dinilai, dan kesempatan pengembangan diberikan. Pimpinan perlu menjelaskan dasar keputusannya dan menerapkan standar yang sama kepada setiap anggota. Pembinaan berjenjang dan transfer pengetahuan juga membantu menyiapkan kader agar kemampuan organisasi tersebar di berbagai satuan.
Gagasan kepemimpinan transformasional Bernard Bass dan Bruce Avolio memberi kerangka untuk peran tersebut. Pemimpin memberi teladan, membangun motivasi, membuka ruang bagi gagasan baru, dan memperhatikan pengembangan setiap anggota. Dalam praktiknya, anggota perlu diberi kesempatan menyampaikan kendala, sementara pimpinan bertanggung jawab memeriksa dan menindaklanjuti masukan itu.
Pengawasan sebagai sarana memperbaiki cara kerja
Prinsip keadilan prosedural yang dikembangkan Tom R. Tyler menekankan kesempatan untuk didengar, pemeriksaan yang netral, dan perlakuan yang menghormati setiap orang. Prinsip ini membantu pimpinan membedakan persoalan kompetensi, kelemahan prosedur, dan pelanggaran yang disengaja. Hasil pemeriksaan kemudian menjadi dasar untuk menentukan pembinaan, perbaikan sistem, atau tindakan disiplin.
Rujukan normatifnya mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaannya memerlukan pengawasan yang konsisten di setiap jenjang.
Masukan personel, temuan pengawasan, dan pengaduan masyarakat dapat menunjukkan bagian dari sistem kerja yang perlu diperbaiki. Setelah suatu persoalan ditangani, evaluasi perlu menelusuri penyebabnya dan memeriksa apakah langkah koreksi mampu mencegah pengulangan. Pimpinan bertanggung jawab memastikan tindak lanjut berjalan, sementara anggota menjaga disiplin, meningkatkan kompetensi, dan menerapkan perbaikan dalam pelayanan sehari-hari.
Diadaptasi dari opini Rudi Hartono yang dimuat Tribratanews Polri.
